Sumber Hukum Internasional

Sumber Hukum Internasional

 

A. Pendahuluan

Sumber hukum yang dimaksud disini adalah dasar berlakunya hukum intemasional. Ada tiga macam sumber hukum: pertama, sumber hukum materiil; kedua, sumber hukum formil; dan ketiga, sumber hukum tambahan (extra yuridis). Sumber hukum materiil mempersoalkan apa sebabnya hukum itu mengikat. Sumber hukum formil mempersoalkan dimanakah dapat diperolehnya ketentuan­ketentuan hukum yang dapat diterapkan sebagai suatu kaidah. Sumber hukum tambahan mempersoalkan faktor-faktor penyebab (kausal) apakah yang turut membantu dalam pembentukan kaidah.

Pembahasan sumber hukum di sini adalah sumber hukum dalam pengertian formil, yakni dimanakah kita mendapatkan ketentuan hukum yang menjadi dasar dari berlakunya hukum intemasional. Ada dua dasar hukum tertulis yang dapat dijadikan sumber hukum formil untuk hukum internasional:

  • Hasil Konvensi Den Haag XII 1907, tentang berdirinya Mahkamah Internasional.
  • Piagam Mahkamah Internasional Pemanen, 1920 dan kini tercantum dalam Piagam Mahkamah Internasional pasal 38, 1945.

Sebagai.hukum yang berlaku saatini (hukuri positif) sumber hukum internasional mengacu pada pasal 38 ayat (1) Piagam Mahkamah Internasional yang menyatakan bahwa dalam mengadili perkara-perkara yang diajukan, Mahkamah Internasional akan mempergunakan:

  • Perjanjian internasional, baikumum maupun khusus
  • Kebiasaan internasional yang telah diterima sebagai hukum
  • Prinsip-prinsip hukum urnum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang merdeka
  • Keputusan pengadilan
  • Doktrin atau ajaran sarjana hukum terkernuka dari berbagai negara sebagai somber tambahan dalam menetapkan kaidah hukum.

Penjelasan untuk setiap sumber hukum internasional di atas, sebagai berikut.

 

B. Perjanjian internasional

Perjanjian internasional sebagai sumber hukum adalah hasil dari suatu perjanjian antar subyek hukum internasional. Dengan demikian perjanjian itu sendiri dapat terjadi antara satu negara dengan satu atau lebih negara lain. Mtmgkin pula terjadi perj anjian antara negara dengan organisasi internasional. Misalnya, mengenai status tempat kedudukan PBB di New York adalah hasil perjanjian antaraArerika Serikat (sebagai negara) dengan PBB (sebagai organisasi internasional). Hasil dari perjanjian ini merupakan dasar atau sumber hukum dari keberadaan pusat kegiatan PBB di kota New York.

Dipandang dari sudut sumber hukum formil, maka perjanjian internasional sebagai sumber hukum dapat dibedakan atas dua j enis: (1) treaty contract; dan (2) law making treaty. Yang dimaksud dengan treaty contract ialah suatu perjanjian yang hanya mengikat negara yang mengadakan perjanjian. Jenis perjanjian ini mirip perjanjian dalam hukum perdata (kontrak) dimana akibat hak-hak dan kewajibannya hanya mengikat pihak-pihak yang mengadakan perjanjian saja. Misalnya, perjanjian mengenai dua negara tentang dwi kewarganegaraan, perjanjian perbatasan, perjanjian ekstradisi, dsb.

Sementara law making treaty ialah suatu perjanjian yang dibuat oleh sebagian besar negara (peserta) yang mengikat semua pihak negara (masyarakat internasional) sekalipun mereka tidak turut dalam pemauatan perj anj ian itu. Artinya, dengan law making treaty, suatu perjanjian dapat menimbulkan akibat langsung bukan hanya bagi peserta (negara) yang terlibat dalam perjanjian saja melainkan seluruh negara. Misalnya, semua ketentuan umum yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB, seperti tentang Hak-hak Asasi Manusia (Declaration of Human Rights) bersifat mengikat keseluruhan masyarakat dunia.

 

C. Kebiasaan internasional

Kebiasaan dalam hukum internasional merupakan sumber hukum yang lahirnya lebih dulu dari pada traktat (perjanjian). Walaupun pada saat ini sebagian besar sumber hukum internasional berasal dari traktat, kebiasaan sebagai sumber hukum tetap dianggap masih reievan dan cukup penting dalam ‘hukum internasional. Kebiasaan internasional dapat diadopsi menjadi sumber hukum dan dipraktekkan dalam hubungan internasional adalah hasil dart kristalisasi adat istiadat dan praktek negara-negara, seperti praktek hubungan diplomatik antar negara, praktek pengadilan nasional, dan sebagainya.

Apakah setiap kebiasaan internasional itu mengikat negara­negara dalam hubungan satu sama lain? Pasal 38 ayat (1) sub b Piagam PBB menyatakan bahwa kebiasaan internasional adalah praktek atau kebiasaan umum yang dapat diterima secara hukum.. . Berdasarkan ketentuan ini maka dapat disimpulkan bahwa tidak setiap kebiasaan atau praktek negara-negara dapat dijadikan sebagai sumber hukum internasional. Dengan kata lain, syaratnya adalah:

1) harus terdapat suatu kebiasaan yang.bersifat umum; dan 2) kebiasaan itu hares diterima sebagai hukum.

Pola tindak masyarakat internasional memungkinkan untuk dapat diterima sebagai kebiasaan internasional apabila pola tindakan itu sudah berlangsung lama dan berulang-ulang.

Selain contoh di atas, kebiasaan internasional yang sudah dianggap sebagai sumber hukum misalnya, dalam hukum perang. Penggunaan bendera putih sebagai bendera yang bersimbol damai, netral atau yang memberi perlindungan kepada utusan yang dikirim untuk mengadakan hubungan dengan pihak musuh. Pihak yang berbendera ini tidak boleh diganggu atau dibunuh. Kebiasaan demikian muncul di masa lampau dan sekarang sudah menjadi hukum dalam perang.

 

D.  Prinsip-prinsip hukum umum

Prinsip-prinsip hukum umum disini yang dimaksud adalah asas­asas hukum yang diterima oleh bangsa-bangsa beradab atau merdeka, ialah asas yang mendasari sistem hukum modern. Sistem hukum modern ialah sistem hukum yang saat ini berlaku (hukum positif) yang pada umumnya bersumber dari asas dan lembaga hukum Barat atau Romawi. Karena istilahnya prinsip-prinsip hukum umum maka asas-asas yang dimaksud meliputi keseluruhan asas­asas hukum yang bersifat umum (publik atau perdata).

Ada beberapa asas hukum internasional yang sudah lazim diterima oleh masyarakat internasional, seperti: asas “pacta sunt servanda” (setiap perjanjian hares dihormati), asas “bona fides” (itikad baik), asas “resiprositas” (asas timbal balik), dan sebagainya. Asas pacta sunt servanda dalam hukum internasional dianggap sebagai dasar dari kekuatan suatu perjanjian bahkan keberadaan dari hukum internasional. Orang yang mendasarkan hukum internasional pada suatu perjanjian maka asas pacta sunt servanda merupakan prinsip hukum umum yang sangat penting.

 

E. Keputusan pengadilan

Ditinjau dari kekuatannya, keputusan pengadilan sebagai sumber hukum internasional merupakan sumber hukum tambahan (subsider). Artinya keputusan pengadilan tidak mengikat atau menimbulkan kaidah hukum. Namun demikian, beberapa hasil keputusan pengadilan yang telah ada mempunyai pengaruh besar dalam perkembangan hukum internasional. Hasil keputusan itu antara lain:

  • Mahkamah Internasional Permanen (Permanent Court of International Justice)
  • Mahkamah Intemasional (International Court of Justice)
  • Mahkamah Arbitrase Permanen (Permanent Court of Arbitra­tion)

Disamping keputusan pengadilan internasional, keputusan pengadilan nasional pun memainkan peranan yang cukup penting dalam perkembangan hukum intemasional

 

F. Doktrin atau ajaran sarjana hukum terkemuka

Sumber hukum terakhir adalah sumber hukum tambahan dari ajaran-ajaran para sarjana hukum terkemuka. Seperti halnya keputusan pengadilan, maka sumber hukum menurut ajaran para sarj ana hukum ini tidak bersifat mengikat atau tidak menimbulkan . kaidah hukum. Contoh ajaran sarjana hukum yang menjadi sumber hukum internasional ialah PanitiaAhli Hukum (Committee of Ju­rists) yang diangkat oleh Liga Bangsa-Bangsa (LBB) tahun untuk memberikan pendapatnya mengenai masalah kepulauan Aaland tahun 1920. Selain itu PBB j uga pernah mengangkat Panitia Hukum Internasional (International Law Commission).

Demikiaiilah penjelasan atau uraian tentang lima jenis sumber hukum Internasional dalam arti formil sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional. Kelima sumber hukum di atas digunakan oleh Mahkamah Internasional dalam mengadili suatu perkara berclasarkan pengajuan terlebih dahulu.

Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *