Hukum Agraria

Sejarah Hukum Agraria

Dalam buku Hukum Agraria Indonesia Boedi Harsono, hanya menyebut dua tonggak sejarah, yaitu pengundangan UUPA (24 september 1960) dan pengundangan Agrarische Wet (1870). Berlandaskan tonggak sejarah itu, sejarah hukum agraria Indonesia dapat dibagi dalam periode sebagai berikut:

Hukum Agraria

  1. Masa sebelum kemerdekaan (sebelum 1945):
  2. Masa sebelum Agrarische Wet (1870)
  3. Masa setelah Agrarische Wet (1870 sampai proklamasi kemerdekaan).
  4. Masa kemerdekaan:
  5. Masa sebelum UUPA (tahun 1945 sampai tahun 1960).
  6. Masa UUPA (setelah terbitnya UU No.5/1960) tentang ketentuan dasar pokok-pokok agraria tanggal 24 september 1960.

 

Pada politik agraria kolonial dalam Agrarische Wet tahun 1870, dengan pernyataan domeinnya serta sejarah politik hukum perdata dengan dualisme hukum agraria. Sejarah pembentukan UUPA 1960 dan UUPA sendiri masing-masing dibahas dalam pokok bahasan berikut. Penjelasan umum UUPA merumuskan bahwa hukum agraria lama (yang berlaku sebelum tahun 1960) itu dalam banyak hal, tidak merupakan alat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur, bahkan merupakan penghambat pencapaiannya. Hal itu terutama disebabkan karena :

 

  1. Hukum agraria lama itu sebagian tersusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari pemerintah jajahan, sehingga bertentangan dengan kepentingan rakyat didalam melaksanakan pembangunan nasional.
  2. Hukum agraria lama bersifat dualisme, yaitu berlakunya peraturan hukum adat disamping peraturan dari dan yang didasarkan atas hukum barat.
  3. Bagi rakyat asli hukum agraria penjajahan tidak menjamin kepastian hukum seluruh rakyat Indonesia.

 

Pengertian Hukum Agraria

Beberapa pakar hukum memberikan pengertian tentang apa yang dimaksuddengan hukum agraria, antara lain beberapa disebutkan di bawah ini:

Subekti dan Tjitro Subono, hukum agraria adalah keseluruhan ketentuanyang hukum perdata, tata negara, tata usaha negara, yang mengatur hubungan antaraorang dan bumi, air dan ruang angkasa dalam seluruh wilayah negara, dan mengatur  pula wewenang yang bersumber pada huungan tersebut.

Prof. E. Utrecht, S.H. menyatakan bahwa hukum agraria adalah menjadai bagian dari hukum tata usaha negaram karena mengkaji hubungan-hubungan hukumantara orang, bumi, air dan ruang angkasa yang meliatakan pejabat yang bertugasmengurus masalah agraria.

Daripada itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UUPA, maka sasaran HukumAgraria meliputi: bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yangterkandung di dalamnya, sebagaimana lazimnya disebut sumber daya alam. Olehkarenanya pengertian hukum agraria menurut UUPA memiliki pengertian hukumagraria dalam arti luas, yang merupakan suatu kelompok berbagai hukum yangmengatur hak-hak penguasaan atas sumber-sumber daya alam yang meliputi:

 

  1. Hukum pertanahan, yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah dalam arti permukaan bumi;
  2. Hukum air, yang mengatur hak-hak penguasaan atas air;
  3. Hukum pertambangan, yang mengatur hak-hak penguasaan atas bahan-bahangalian yang dimaksudkan oleh undang-undang pokok pertambangan;
  4. Hukum perikanan, yang mengatur hak-hak penguasaan atas kekayaan alam yangterkandung di dalam air;
  5. Hukum kehutanan, yang mengatur hak-hak atas penguasaan atas hutan dan hasilhutan;
  6. Hukum penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa (bukan
  7. space law), mengatur hak-hak penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalamruang angkasa yang dimaksudkan oleh Pasal 48 UUPA.

 

Sedangkan pengertian hukum agraria dalam arti sempit hanya mencakup Hukum Pertanahan, yaitu bidang hukum yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah.Yang dimaksud tanah di sini adalah sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UUPA,adalah permukaan tanah, yang dalam penggunaannya menurut Pasal 4 ayat (2),meliputi tubuh bumi, air dan ruang angkasa, yang ada di atasnya, sekedar diperlukanuntuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunan tanah itu dalam batas menurut UUPA, dan peraturan-perturan hukum lain yang lebih tinggi.

 

Hukum Tanah

Dalam pengertian konteks agraria, tanah berarti permukaan bumi paling luar  berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar. Hukum tanah di sini buakanmengatur tanah dalam segala aspeknya, melainkan hanya mengatur salah satuaspeknya saja yaitu aspek yuridisnya yang disebut dengan hak-hak penguasaan atastanah.Dalam hukum, tanah merupakan sesuatu yang nyata yaitu berupa permukaanfisik bumi serta apa yang ada di atasnya buatan manusia yang disebut fixtures. Walaupun demikian perhatian utamanya adalah bukan tanahnya itu, melainkankepada aspek kepemilikan dan penguasaan tanah serta perkembangannya. Objek  perhatiannya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban berkenaan dengan tanah yangdimiliki dan dikuasai dalam berbagai bentuk hak penguasaan atas tanah.

Dengan demikian, jelaslah bahwa tanah dalam arti yuridis adalah permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah hak atas sebagiaan tertentu permukaan bumi, yang berbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar.

Yang dimaksud dengan hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegangnya untuk mempergunakan dan/atau mengambil manfaat dari tanahyang dihakinya. Atas ketentuan Pasal 4 ayat (2) UUPA, kepada pemegang hak atastanah diberikan wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan,demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan langsung yang berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas- batas menurut UUPA dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.

 

Hirarki hak-hak atas penguasaan atas tanah dalam hukum tanah nasional adalah :

  1. Hak bangsa Indonesia atas tanah;
  2. Hak menguasai negara atas tanah;
  3. Hak ulayat masyarakat hukum adat;
  4. Hak-hak perseorangan, meliputi :
  5. Hak-hak atas tanah, meliputi:

1). Hak milik atas;

2). Hak guna usaha;

3). Hak guna bangunan;

4). Hak pakai;

5). Hak sewa;

6). Hak membuka tanah;

7). Hak memungut hasil hutan;

8). Hak-hak yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53 (UUPA).

  1. Wakaf tanah hak milik;c. Hak jaminan atas tanah (hak tanggungan);d. Hak milik atas satuan rumah susun.

Hukum tanah adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang semuanya mempunyai objek pengaturan yang sama yaitu hak-hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga-lembaga hukum dan sebagaihubungan hukum konkrit, beraspek publik dan privat, yang dapat disusun dandipelajari secara sistematis, hingga keseluruhannya menjadi satu kesatuan yangmerupakan suatu sistem.

Objek hukum tanah adalah hak penguasaan atas tanah yang dibagi menjadi 2(dua), yaitu:

  1. Hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga hukum;

Hak penguasaan atas tanah ini belum dihubungkan dengan tanah dan orang atau badan hukum tertentu sebagai subjek atau pemegang hak.

  1. Hak penguasaan atas tanah sebagai hubungan hukum yang konkrit;

Hak penguasaan atas tanah ini sudah dihubungkan dengan hak tertentu sebagaiobyeknya dan atau orang atau badan hukum tertentu sebagai subjek pemeganghaknya.

Dalam kaitannya dengan hubungan hukum antara pemegang hak denganhak atas tanahnya, ada 2 (dua) macam asas dalam dalam hukum tanah, yaitu : asas pemisahan horisontal dan asas pelekatan vertikal.

Asas pemisahan horisontal yaitu suatu asas yang mendasrkan pemilikantanah dengan memisahakan tanah dari segala benda yang melekat pada tanah tersebut.Sedangkan asas pelekatan vertikal yaitu asas yang mendasrkan pemilikan tanah sansegala benda yang melekat padanya sebagai suatu kesatuan yang tertancap menjadisatu.Asas pemisahan horisontal merupakan alas atau dasar yang merupakan latar  belakang peraturan yang konkrit yang berlaku dalam bidang hukum pertanahan dalam pengaturan hukum adat dan asas ini juga dianut oleh UUPA. Sedangkan asas pelekatan vertikal merupakan alas atau dasar pemikiran yang melandasi hukum pertanahan dalam pengaturan KUHPerdata.

Dalam bukunya, Djuhaendah Hasan mengemukakan bahwa sejak  berlakunya KUHPerdata kedua asas ini diterapkan secara berdampingan sesuaidengan tata hukum yang berlaku dewasa itu (masih dualistis) pada masa sebelumadanya kesatuan hukum dalam hukum pertanahan yaitu sebelum UUPA. Sejak  berlakunya UUPA, maka ketentuan Buku II KUHPerdata sepanjang mengenai bumi,air serta kekayaan di dalamnya telah dicabut, kecuali tentang hipotik. Dengandemikian pengaturan tentang hukum tanah dewasa ini telah merupakan satu kesatuanhukum (unifikasi hukum) yaitu hanya ada satu hukum tanah saja yang berlaku yaituyang diatur dalam UUPA dan berasaskan hukum adat (lihat Pasal 5 UUPA).

 

Sumber Hukum Agraria

  1. Sumber Hukum Tertulis.
  2. Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam Pasal 33 ayat (3). Di mana dalam Pasal 33 ayat (3) ditentukan :

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negaradan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

  1. Undang-undang Pokok Agraria.Undang-undangg ini dimuat dalam Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1960tentang : Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, tertanggal 24 September 1960 diundangkan dan dimuat dalam Lembaran Negara tahun 1960-140, dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara nomor 2043.
  2. Peraturan perundang-undangan di bidang agraria :

1). Peraturan pelaksanaan UUPA

2). Peraturan yang mengatur soal-soal yang tidak diwajibkan tetapidiperlukan dalam praktik.

  1. Peraturan lama, tetapi dengan syarat tertentu berdasarkan peraturan/PasalPeralihan, masih berlaku.
  2. Sumber Hukum Tidak Tertulis.
  3. Kebiasaan baru yang timbul sesudah berlakunya UUPA, misalnya :

1). Yurisprudensi;

2). Praktik agraria.

  1. Hukum adat yang lama, dengan syarat-syarat tertentu, yaitu cacat-cacatnya telah dibersihkan.

 

Hukum Agraria

 

PENGERTIAN DAN ASAS-ASAS HUKUM AGRARIA

 

Pengertian Hukum Agraria

Istilah tanah (agraria) berasal dari beberapa bahasa, dalam bahasas latin agre berarti tanah atau sebidang tanah . agrarius berarti persawahan, perladangan, pertanian. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia agraria berarti urusan pertanahan atau tanah pertanian juga urusan pemilikan tanah, dalam bahasa inggris agrarian selalu diartikan tanah dan dihubungkan usaha pertanian, sedang dalam UUPA mempunyai arti sangat luas yaitu meliputi bumi, air dan dalam batas-batas tertentu juga ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya.

Hukum agraria dalam arti sempit yaitu merupakan bagian dari hukum agrarian dalam arti luas  yaitu hukum tanah atau hukum tentang tanah yang mengatur mengenai permukan atau kulit bumi saja atau pertanian

Hukum agraria dalam arti luas ialah keseluruhan kaidah-kaidah hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur mengenai bumi, air dan dalam batas-batas tertentu juga ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya.

 

Devinisi hukum agraria

Mr. Boedi Harsono

Ialah kaidah-kaidah hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur mengenai bumi, air dan dalam batas-batas tertentu juga ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya.

 

Drs. E. Utrecht SH

Hukum agraria menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan akan memungkinkan para pejabat administrasi yang bertugas mengurus soal-soal tentang agraria, melakukan tugas mereka.

 

Bachsan Mustafa SH

Hukum agrarian adalah himpunan peraturan yang mengatur bagaimana seharusnya para pejabat pemerintah menjalankan tugas dibidang keagrariaan

Azas-azas hukum agrarian

 

Asas nasionalisme

Yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa hanya warga Negara Indonesia saja yang mempunyai hak milik atas tanah atau yang boleh mempunyai hubungan dengan bumi dan ruang angkasa dengan tidak membedakan antara laki-laki dengan wanita serta sesama warga Negara baik asli maupun keturunan.

 

Asas dikuasai oleh Negara

Yaitu bahwa bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkat tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat (pasal 2 ayat 1 UUPA)

 

 

Asas hukum adat yang disaneer

Yaitu bahwa hukum adat yang dipakai sebagai dasar hukum agrarian adalah hukum adat yang sudah dibersihkan dari segi-segi negatifnya

 

Asas fungsi social

Yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa penggunaan tanah tidak boleh bertentangan dengan hak-hak orang lain dan kepentingan umum, kesusilaan serta keagamaan(pasal 6 UUPA)

 

Asas kebangsaan atau (demokrasi)

Yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa stiap WNI  baik asli maupun keturunan berhak memilik hak atas tanah.

 

Asas non diskriminasi (tanpa pembedaan)

Yaitu asas yang melandasi hukum Agraria (UUPA).UUPA tidak membedakan antar sesame WNI baik asli maupun keturunanasing jadi asas ini tidak membedakan-bedakan keturunan-keturunan anak artinya bahwa setiap WNI berhak memilik hak atas tanah.

 

Asas gotong royong

Bahwa segala usaha bersama dalam lapangan agrarian didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional, dalam bentuk koperasi atau dalam bentuk-bentuk gotong royong lainnya, Negara dapat bersama-sama dengan pihak lain menyelenggarakan usaha bersama dalam lapangan agraria (pasal 12 UUPA)

 

 

Asas unifikasi

Hukum agraria disatukan dalam satu UU yang diberlakukan bagi seluruh WNI, ini berarti hanya satu hukum agraria yang berlaku bagi seluruh WNI yaitu UUPA.

 

Asas pemisahan horizontal (horizontale scheidings beginsel)

Yaitu suatu asas yang memisahkan antara pemilikan hak atas tanah dengan benda-benda atau bangunan-bangunan yang ada diatasnya. Asas ini merupakan kebalikan dari asas vertical (verticale scheidings beginsel ) atau asas perlekatan yaitu suatu asas yang menyatakan segala apa yang melekat pada suatu benda atau yang merupakan satu tubuh dengan kebendaan itu dianggap menjadi satu dengan benda iu artnya dala sas ini tidak ada pemisahan antara pemilikan hak atas tanah dengan benda-benda atau bangunan-bangunan yang ada diatasnya.

Hak-hak atas tanah

Hak milik

  • Dasar hukum untuk pemilikan hak milik atas tanah yaitu pasal 20-27 UUPA
  • Mempunyai sufat turun temurun
  • Terkuat dan terpenuh
  • Mempunyai fungsi social
  • Dapat beralih atau dialihkan
    • Dibatasi oleh ketentan sharing (batas maksimal) dan dibatasi oleh jumlah penduduk
    • Batas waktu hak milik atas tanah adalah tidak ada batas waktu selama kepemilikan itu sah berdasar hukum
    • Subyek hukum hak milik atas tanah yaitu WNI asli atau keturunan, badan hukum tertentu

Hak guna bangunan

Hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh Negara dalam jangka waktu tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 29 UUPA untuk perusahaan pertanian atau peternakan.

  • Jangka waktu 25 tahun dan perusahaan yang memerlukan waktu yang cukup lama bisa diberikan selama 35 tahun
  • Hak yang harus didaftarkan
  • Dapat beralih karena pewarisan
  • Obyek HGU yaitu tanah negara menurut pasal 28 UUPA jo pasal 4 ayat 2, PP 40/96

Apa bila tanah yang dijadikan obyek HGU tersebut merupakan kawasan hutan yang dapat dikonversi maka terhadap tanah tersebut perlu dimintakan dulu perlepasan kawasan hutan dari menteri kehutanan (pasal 4 ayat 2 UUPA, PP 40/96).

Apabila tanah yang dijadikan obyek HGU adalah tanah yanh sah mempunyai hak maka hak tersebut harus dilepaskan dulu (pasal 4 ayat 3, PP 40/96)

Dalam hal tanah yang dimohon terhadap tanaman dan atau bangunan milik orang lain yang keberadaannya atas hak ayang ada maka pemilik tanaman atau bangunan tersebut harus mendapat ganti rugi dari pemegang hak baru (pasal 4 ayat 4, PP 40/96)

Pendaftaran Tanah

Pendaftaran tanah adalah serangkaian kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus , berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan , pengolahan, pembukuan dan pengujian serta pemeliharaan data fisik dan yuridis dalam bentuk peta  dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan satuan rumah susun termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

  • Data fisik adalah keterangan atas letak, batas, luas, dan keterangan atas bangunan.
  • Persil adalah nomor pokok wajib pajak.
  • Korsil adalah klasifikasi atas tanah.
  • Data yuridis adalah keterangan atas status hokum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban lain yang membebaninya.

Dasar hukum pendaftaran tanah :

UUPA pasal 19, 23, 32, dan pasal 38.

PP No 10/1997 tentang pendaftaran tanah dan dig anti dengan PP No 24/1997

Tujuan pendaftaran tanah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 PP 24/1997 yaitu memberikan kepastian hukum atas hak-hak atas tanah meliputi :

  • Kepastian hokum atas obyek atas atas tanahnya yitu letak, batas dan luas.
  • Kepastian hokum atas subyek haknya yaitu siapa yang menjadi pemiliknya (perorangan dan badan hukum)
  • Kepastian hokum atas jenis hak atas tanahnya (hak milik, HGU, HGB)

Tujuan pendaftaran tanah (pasal 3 PP 24 Tahun 1997)

  • Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
  • Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang mudah terdaftar.
  • Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.
  • Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam satu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
  • Satuan rumah susun adalah rumah susun yang tujuan peruntukan utamanya digunakan secara terpisah sebagai tempat hunian, yang mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.
  • Bagian bersama adalah bagian rumah susun yang dimiliki secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama dalam satuan-satuan rumah susun.
  • Benda bersama adalah benda yang bukan merupakan bagian rumah susun, tetapi yang dimiliki bersama secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama.
  • Tanah bersama adalah sebidang tanah yang digunakan atas dasar hak bersama secara tidak terpisah yang diatasnya berdiri rumah susun dan ditetapkan batasnya dalam persyaratan izin
  • Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan / atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan / atau kesejahteraan umum menurut syariah.
  • Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
  • Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
  • Tujuan wakaf (pasal 4 UU No. 41/2004) yaitu memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya
  • Fungsi wakaf (pasal 5) yaitu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Agraria berarti 1) urusan pertanian atau tanah pertanian; 2) urusan pemilikan tanah. Sedangkan pengertian Hukum Agraria adalah keseluruhan kaedah hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur agraria; hukum yang mengatur tentang pemanfaatan bumi, air dan ruang angkasa.

 

 

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Hukum Agraria (Undang-Undang Pokok Agraria/ UUPA) tidak memberikan pengertian Agraria maupun Hukum Agraria, hanya memaparkan ruang lingkup agrarian sebagaimana yang tercantum dalam konsideran pasal-pasal maupun penjelasannya. Ruang lingkup Agraria menurut UUPA meliputi bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya (BARAKA). Ruang lingkup agraria menurut UUPA sama dengan ruang lingkup sumber daya agrarian/ sumber daya alam menurut Ketetapan MPR RI No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

 

Adapun, definisi Hukum Agraria menurut para ahli/ pakar hukum, antara lain:

Drs. E. Utrecht SH

Hukum Agraria menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan akan memungkinkan para pejabat administrasi yang bertugas mengurus soal-soal tentang agraria, melakukan tugas mereka.

Bachsan Mustafa SH

Hukum Agrarian adalah himpunan peraturan yang mengatur bagaimana seharusnya para pejabat pemerintah menjalankan tugas dibidang keagrariaan.

Boedi Harsono

Hukum Agraria bukan hanya merupakan satu perangkat bidang hukum. Hukum agraria merupakan satu kelompok berbagai bidang hukum, yang masing-masing mengatur hak-hak pengusaan sumber–sumber daya alam tertentu yang termasuk pengertian agraria. Kelompok berbagai bidag hukum tersebut terdiri atas:

  1. Hukum Tanah, yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah, dalam arti permukaan bumi.
  2. Hukum Air, yang mengatur hak-hak penguasaan atas air.
  3. Hukum Pertambangan, yang mengatur hak-hak penguasaan atas bahan-bahan galian yang dimaksudkan oleh Undang-undang Pokok Petambangan.
  4. Hukum Perikanan, yang mengatur hak-hak penguasaan atas kekayaan alam yang terkandung di dalam air.
  5. Hukum Penguasaan Atas Tenaga dan Unsur-unsur dalam Ruang Angkasa, yang mengatur hak-hak penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa yang dimaksudkan dalam Pasal 48 UUPA.

 

Hukum Agraria dari segi objek kajiannya tidak hanya membahas tentang bumi dalam arti sempit yaitu tanah, akan tetapi membahas juga tentang pengarian, pertambangan, perikanan, kehutanan dan penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa

Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *